Laman

Senin, 22 Oktober 2012

PERAN NEGARA DALAM MENGANTISIPASI AMUK MASSA


Peran negara salah satunya adalah memberi keamanan kepada warga negaranya, memberikan kehidupan yang damai dilingkungan masyarakatnya. Lalu mengapa masih ada warga negara yang tidak merasa aman dan banyak amuk massa dimana – mana?. Di sini akan dibahas kegagalan negara dalam menjamin keamanan warga negara.
Menurut Saifur Rohman ilmu positif memberikan analisis empiris. Pada kenyataannya, ada dimensi non-empiris yang turut menopang terjadinya kekerasan itu. Berdasarkan refleksi filsafat sosial, amuk massa itu terjadi karena tiga faktor, yakni kesalahan pemahaman tentang konflik, kehendak melukai yang lain, dan tindakan kekerasan.
Pada tingkat pemahaman konflik, sistem sosial beserta komponen-komponen pendukungnya memiliki pemahaman yang keliru tentang pemecahan konflik dalam medan sosial.
Bagi kita, sekarang konflik adalah penghancuran. Sistem sosial mewadahi gagasan ini. Contoh, organisasi massa yang mengatasnamakan agama beroperasi dengan cara anarki di tengah-tengah masyarakat. Ketika pemerintah tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku dan kelompok tempat berlindung, pemerintah dapat dianggap turut serta di dalam kekerasan itu.
Pemerintah lalai melindungi warga negara dari kekerasan sistemis di tengah-tengah masyarakat. Contoh lain, atribut-atribut militer yang dijadikan simbol-simbol perilaku sosial memberikan ilustrasi tentang pentingnya kekuatan fisik untuk menyelesaikan konflik. Praktik-praktik politik yang korup, produk-produk putusan hukum yang timpang, serta orientasi pada jabatan dan kekayaan adalah bagian dari penghapusan nilai-nilai spiritual. Manusia terbelenggu dalam dimensi fisik.
Refleksi teoretis dan faktual itu memberikan rekomendasi tentang pentingnya memahami kekerasan itu sebagai fenomena luaran. Ada dimensi spiritual hilang dari proyek pembangunan manusia Indonesia. Hilangnya dimensi itu menjadi dasar mengeksekusi niat untuk melukai fisik orang lain dari waktu ke waktu.
Warisan primitif manusia mengungkap kenyataan bahwa kita sesungguhnya menyukai kekerasan. Itulah kenapa kekerasan yang terjadi berurutan itu berada dalam satu alur: berawal dari bentrok individual menuju amuk massa. Pemerintah kehilangan daya membangun manusia Indonesia yang mampu memahami resolusi konflik melalui komunikasi, empati, dan permaafan.
Dengan demikian kita tidak bisa menyalakan negara khususnya dalam hal ini adalah Pemerintah. Karena di negara kita ini begitu banyak suku dan kebudayaan yang beragam dan kebudayaan – kebudayaan kita kebanyakan masih premitif dan masih berpikir untuk menyelesaikan sesuatu harus dengan kekerasan. Pemerintah dalam hal ini harus bisa menjadi pemersatu bangsa agar tidak ada lagi perbedaan antara warga negara di Indonesia. Meneurut saya adalah dengan pendidikan, karena pendidikan dapat menjadi pemersatu bangsa. Oleh karna itu, Pemerintah harus melakukan pembangunan daerah tertinggal dan membangun sekolah – sekolah di daerah tersebut maka nantinya mereka bisa belajar secara intelektual dalam menyelesaikan masalah bukan dengan cara kekerasan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar